Tuesday 26th September 2017,
Arielogis

Menggugat Izin Bisnis Sawit  

Ariel Kahhari 25/08/2016 Suara Langit 8 Comments
Menggugat Izin Bisnis Sawit   

Usman berdiri di depan hamparan yang tidak lagi hijau. Matanya diedarkan dari ujung barat ke timur, selatan ke utara. Semuanya sawit. Hanya ada jalan panjang beraspal penanda luasnya kebun tersebut. Beberapa batang sawit masih tampak berbuah, sementara lainnya sudah tua dilumat zaman.

“Dulu kawasan ini tempat kami bermain. Airnya banyak, ikannya juga. Sekarang sudah kering”.

Usman adalah warga kota Langsa. Pada tahun 60 hingga 70an daerahnya masih dialiri air jernih dengan ikan di dalamnya. Sepulang sekolah ia dan beberapa teman memilih untuk berenang dan mencari ikan untuk dibawa pulang. Namun saat lahan tersebut mulai ditanami sawit sumber air mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kini Usman dan warga lainnya hanya bisa sesekali menerawang. Memanggil kenangan yang tinggal cerita.

Langsa bukan satu-satunya kota yang mengembangkan sawit sebagai sandaran ekonomi daerah. Hampir seluruh daerah di Aceh menjadikan komoditas ini sebagai sumber pendapatan.  Sawit mulai dilirik sejak tahun 1908. Sebuah perusahaan perkebunan Soc Fin (Societe Financiere des Caoutchoucs) milik Perancis dan Belgia berdiri di Tamiang berbatasan dengan Sumatera Utara. Pada awal pengembangannya perusahaan ini hanya memiliki 30 hektar lahan lalu meningkat tajam menjadi 5.751 hektar pada 14 tahun kemudian. Di Aceh bisnis sawit memang terus menggeliat. Dari beberapa komoditas perkebunan unggulan, sawit berada di tiga besar sebagai tanaman yang menghasilkan secara bisnis. Di tingkat nasional, Aceh berada dalam urutan sepuluh besar sebagai daerah dengan lahan perkebunan sawit terluas.

Tidak bisa ditampik jika sawit memang memberi banyak manfaat. Hasilnya bukan saja dapat diolah menjadi minyak untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. Sawit juga menjadi bahan baku pembuatan berbagai jenis makanan, kosmetik hingga elektronik. Keberadaan industri sawit juga diklaim berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai minyak yang dapat diperbaharui, sawit merupakan pilihan untuk pembuatan biodiesel. Indonesia bahkan telah menguasai 80 persen kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) dunia.

Hal ini tentu saja mendorong para pemodal besar untuk menanamkan investasi di sektor perkebunan sawit. Apalagi syarat pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) komoditas ini tidaklah begitu rumit. Berdasarkan peraturan kementrian pertanian nomor 98 tahun 2013, untuk mendapatkan izin usaha perkebunan hanya perlu memenuhi sejumlah syarat. Mulai dari permohonan kepada kepala daerah dengan melampirkan profil perusahaan, NPWP, SITU, izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta digital serta beberapa syarat administratif lainnya.

Manfaat yang besar dengan proses izin yang relatif mudah tak lantas mengaburkan ragam masalah dari bisnis sawit. Persoalan yang paling sering terjadi adalah sengketa lahan antara warga dengan perusahaan. Kasus penjualan lahan eks transmigran kepada perusahaan di Kabupaten Aceh Jaya hingga masalah antara warga Cot Mee dan PT Fajar Baizury and Brothers adalah daftar konflik horizontal yang tidak bisa diabaikan. Memang beberapa sengketa dimenangkan oleh masyarakat. Di Aceh Singkil misalnya, PT Nafasindo akhirnya bersedia menyerahkan lahan seluas 347,4 Ha kepada masyarakat di 22 desa. Namun ada pula sengketa yang berujung pada pengadilan dimana masyarakat menjadi pesakitan.

Perkebunan sawit yang kerap mencaplok kawasan hutan juga memunculkan masalah baru. Hutan semakin gundul. Air hujan tak mampu ditampung hingga akhirnya mengalir ke daerah lereng dalam bentuk air bah. Belum lagi fauna yang kehilangan tempat tinggal yang akhirnya turun ke pemukiman, berkonflik dengan manusia. Masalah pembukaan lahan sawit baru dengan cara dibakar juga tak sanggup diselesaikan meski telah menimbulkan bencana asap yang menakutkan. Sawit yang membutuhkan air demi kelangsungan hidupnya juga membuat tanah menjadi kering.

Munculnya masalah pada pengembangan bisnis sawit tidak terlepas dari lemahnya Pemerintah dalam proses pemberian Hak Guna Usaha (HGU) serta pengawasan. Pemberian  izin acap kali hanya menuruti kepentingan perusahaan. Pemerintah seakan tidak peka dan abai dengan pertimbangan sosial ekonomi termasuk lingkungan masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Daftar masalah yang ditimbulkan bisnis sawit seharusnya membuka mata para penguasa bahwa sawit bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Bahkan jika salah urus, bisnis ini adalah awal dari bencana.

Oleh karena itu pemerintah harus lebih berani mengevaluasi izin HGU atas perkebunan sawit. Review izin untuk penataan perizinan   sangat diperlukan. Pemberian syarat yang lebih ketat, mutlak dilakukan. Salah satunya dengan mewajibkan perusahaan untuk menghadirkan lahan tak terjamah dalam luas tertentu. Praktek ini sebenarnya bukan hal baru. Belanda sudah pernah melakukannya saat menjajah indonesia. Kala itu kegiatan pembukaan kebun harus menyisakan lahan hutan tak terjamah sekitar 300 hektar untuk satu hamparan perkebunan. Lahan cadangan ini disebut dengan rimba larangan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi dalam areal perkebunan. Hadirnya rimba larangan ini tentu saja dapat menyelamatkan hutan. Hutan yang terjaga bukan saja dapat menyelamatkan sumber air bagi masa depan. Hutan ini juga menjadi tempat hidup bagi fauna yang terusir dari habitatnya karena pembukaan lahan.

Bisnis sawit tentu saja boleh saja dilakukan. Namun menyelamatkan hutan dan menegakkan keadilan bagi rakyat adalah lebih utama. Review Izin HGU yang mendukung program konservasi adalah tanggung jawab. Selain membuat pohon tetap tegak, kebijakan ini akan menghentikan laju perusahaan sawit yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau sektor hutan dan lahan di Aceh. Jangan sampai pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi hanya menjadi dalih agar dapat menari di atas penderitaan rakyat.

***

Referensi :

http://blog.mataaceh.org/izin-hgu-di-aceh-harus-dikaji-kembali-mengapa/

Jay Arjuna. Kelapa sawit,manfaat dan permasalahannya dengan lingkungan hidup di Sumatera

 

Tulisan ini diikutsertkan pada Lomba Blog “Review Izin untuk penataan Perizinan” yang diselenggarakan Masyarakat Tranparansi Aceh

Lomba Blog MATA

Lomba Blog MATA







Like this Article? Share it!

About The Author

TV Jurnalis, New Anchor, Ayah dua anak, Dosen, Alumni Unsyiah dan UGM Yogya.

8 Comments

  1. Musthafa Kamal 03/09/2016 at 03:12

    kebijakan oh kebijakan….

  2. Haya Nufus 28/08/2016 at 14:16

    Dengan adanya review izin HGU pengusaha sawit diharapkan akan ada kontrol yang lebih tegas dari pemerintah agar para pengusaha lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya juga meminimalkan kerusakan yang terjadi. Gitu kan ya?

    • Ariel Kahhari 04/09/2016 at 01:41

      bener banget, cuma akan sulit dipraktekkan bila pemerintah juga “main mata” dengan pengusaha

  3. Dewi 26/08/2016 at 05:57

    dukung pemda utk segera menggalakkan peraturan rimba larangan

    • Ariel Kahhari 28/08/2016 at 01:13

      setuju, meski kebijakan ini akan “mengganggu”bisnis perusahaan.tapi demi masa depan yg lebih baik, kenapa ngak

  4. Liza 25/08/2016 at 18:05

    Sawit memang bagaikan dua mata pisau ya. Menguntungkan dan merugikan

    • Ariel Kahhari 26/08/2016 at 05:27

      betul kali za… tergantung dipakai siapa pisau nya

Leave A Response