Tuesday 26th September 2017,
Arielogis

KKR Aceh dan Menumbuhkan Harapan Bagi Korban Konflik

Ariel Kahhari 19/05/2014 Suara Langit 1 Comment
KKR Aceh dan Menumbuhkan Harapan Bagi Korban Konflik

Menjadi daerah konflik selama 30 tahun lebih menjadikan Aceh sebagai ladang penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan dan pencabutan hak-hak kemanusiaan lainnya. Memang tidak ada data konkrit berapa sebenarnya jumlah korban pelanggaran HAM di Aceh selama diberlangsungkannya Program Daerah Operasi Militer (DOM), Darurat Militer hingga pemberlakuan Darurat Sipil.

konflik-aceh-sejarah-aceh-e1400473433331

Program pemerintah yang awalnya ingin melindungi masyarakat malah menyebabkan jumlah janda dan anak yatim bertambah drastis. Belum lagi dampak yang ditimbulkan dari sudut pandang ekonomi dan sektor kehidupan lainnya.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan kelompok perempuan Aceh mencatat jika selama tahun 1998 hingga 2000 setidaknya 56 perempuan di tembak, 15 orang hilang, 26 dianiaya, 20 orang diperkosa dan 40 lainnya diserang secara seksual.

Tentu jumlah ini di luar dari angka yang sebenarnya. Ibarat fenomena gunung es, kasus yang terungkap lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang dipendam. Buktinya dapat dilihat dari banyaknya kerangka manusia yang ditemukan di sejumlah kuburan massal di wilayah Aceh.

galeri korban konflik (taken from antara)

galeri korban konflik (taken from antara)

Setelah melalui jalan panjang lagi berliku, pada tanggal 15 Agustus 2005 memorandum of understanding (MoU) damai akhirnya di tanda tangani oleh kedua pihak yang bertikai. Di Helsinki, Finlandia Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka bersepakat untuk mengakhiri pertikaian dan memilih untuk berdamai serta menatap masa depan Aceh yang lebih baik.

Namun damai bukan berarti melupakan masa lalu. Malah momentum tersebut menjadi titik awal dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi.

perjanjian damai antara RI dan GAM (taken from google)

perjanjian damai antara RI dan GAM (taken from google)

Di sejumlah negara yang memberlakukan praktek pelanggaran HAM, pengungkapan kejahatan masa lalu tetap dilakukan. Caranya dengan membentuk komisi khusus. Salah satu negara yang membentuk komisi tersebut adalah Afrika Selatan yang pernah menjalankan praktek rasis aphartheid.

Nelson Mandela hadir sebagai tokoh pemersatu dan menggagas dibentuknya the truth and Reconciliation Commission atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Dalam pandangannya pelanggaran HAM di masa lalu harus tetap dibicarakan dan dipertanggung jawabkan.  forgive not forget kalimat singkat nan bijak yang pernah diungkapkannya sebagai penegasan jika pelanggaran masa lalu memang dapat dimaafkan tetapi bukan untuk dilupakan.

taken from www.dw.de

taken from www.dw.de

Di Indonesia isu KKR pernah mencuat. Melalui TAP MPR No VI tahun 2000 tentang Persatuan Nasional memastikan, jika penyusunan legislasi tentang komisi kebenaran dan rekonsialisi dapat dilakukan. Dalam mandat tersebut terdapat UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dimana pada pasal 43 disebutkan jika kasus pelanggaran berat HAM yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc akan ditangani melalui KKR.

Melalui UU No. 27 Tahun 2004 pembentukan KKR semakin dipertegas. Namun oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang ini dibatalkan dengan alasan terdapatnya pasal-pasal krusial yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Ternyata keputusan MK tersebut berdampak terhadap pembentukan KKR Aceh. Padahal Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan produk hukum hasil MoU Helsinki juga mencantumkan upaya-upaya untuk penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM di Aceh yang disebutkan dalam pasal 229.

Dalam UUPA pasal 229 ayat dua disebutkan jika KKR Aceh menjadi bagian integral dari KKR Indonesia. Akibat keputusan MK tersebut hingga kini pembentukan KKR Aceh berjalan di tempat. Padahal hal itu dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Karena keberadaan KKR Aceh dirasa penting. Semakin lama KKR Aceh dibentuk maka semakin kecil pula peluang untuk mengungkap kebenaran.

Namun jika suatu saat nanti KKR Aceh dapat dibentuk, mungkinkah para korban konflik meraih keadilan. Mengingat mekanisme dalam KKR berbeda dengan pengadilan. KKR akan lebih banyak memberikan petunjuk terutama dari korban. Sebab lembaga ini memang hanya untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para korban.

KKR bukanlah komisi yang memiliki wewenang untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan. Tetapi hanya sekedar sekedar mengungkap kebenaran. Kebenaran yang ingin dirasakan oleh para korban konflik yang haknya pernah tercabik-cabik. Sebuah harapan yang hingga kini masih dinanti.

 ***

 







Like this Article? Share it!

About The Author

TV Jurnalis, New Anchor, Ayah dua anak, Dosen, Alumni Unsyiah dan UGM Yogya.

1 Comment

Leave A Response