Monday 23rd October 2017,
Arielogis

Antara Kebebasan Informasi dan Penyegelan Stasiun TV

Ariel Kahhari 03/07/2014 Suara Langit 3 Comments
Antara Kebebasan Informasi dan Penyegelan Stasiun TV
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fyandisangdebu.blogspot.com%2F2014%2F01%2Ftugas-mulia-menjadi-wartawan.html&ei=jPdRVOXzA4iO8QXRroDgDA&psig=AFQjCNGf4KYBAbveVhU7eau1DClumuUKZw&ust=1414744332128003

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fyandisangdebu.blogspot.com%2F2014%2F01%2Ftugas-mulia-menjadi-wartawan.html&ei=jPdRVOXzA4iO8QXRroDgDA&psig=AFQjCNGf4KYBAbveVhU7eau1DClumuUKZw&ust=1414744332128003

Suasana kelas hening. Semua mata tertuju pada seorang pria asal Srilangka. Dia adalah seorang jurnalis yang bekerja di salah satu stasiun TV di Colombo.

“Stasiun TV kami pernah diserbu militer. Mereka mengepung ruang master control” katanya dengan mimik serius.

“Dengan menggunakan senjata api  mereka meminta agar program yang sedang berlangsung dihentikan” sambungnya.

Mendengar cerita tersebut saya dan beberapa teman yang duduk dalam satu meja saling berpandangan. Belum lagi hilang rasa prihatin lalu seorang jurnalis asal Malaysia juga mengacungkan tangan. Dia mengaku jika di negaranya pers juga masih dibungkam. Dia mengaku pernah mengajukan diri ke redaksi untuk mewawancari istri Anwar Ibrahim. Tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah. Alasannya Anwar Ibrahim dianggap sebagai pembangkang dan “musuh” negara. Tidak ada tempat bagi mereka yang menentang pemerintah. Kecuali pemberitaan yang menyudutkan.

Cerita di atas hanya sekelumit kisah kelam pers di sejumlah negara. Saya mendengar langsung cerita tersebut dari setiap jurnalis yang menghadiri workshop jurnalistik yang digelar di Kathmandu Nepal pada tahun 2012 lalu.

Negara-negara yang mengirimkan delegasinya seperti India, Bangladesh, Malaysia, China, Bhuthan, Srilangka, Indonesia dan tentu saja Nepal sebagai tuan rumah. Hingga kini negara-negara tersebut masih menghadapi tantangan dalam menghadirkan informasi yang berimbang.  Sementara Indonesia diundang karena pernah mengalami masa sulit tersebut.

Saya bersyukur kisah yang dialami para jurnalis itu tidak lagi terjadi di Indonesia. Indonesia sejak zaman reformasi berubah menjadi negara yang sangat terbuka. Jumlah media tumbuh subur. Layaknya jamur di musim hujan. Ada yang hadir khusus mengkritisi pemerintah. Ada pula yang hadir sebagai media hiburan. Bahkan TVRI dan RRI telah diposisikan sebagai media publik. Tidak lagi menjadi corong pemerintah yang hanya mengangkat sisi positif. Namun juga kritis terhadap sejumlah kebijakan dan program.

Tapi benarkah wajah buruk di masa lalu tidak lagi terulang? Ternyata perkiraan saya salah. Setahun setelah keikutsertaan saya di Nepal sebuah peristiwa memalukan terjadi. Saya sengaja menyebut kata “memalukan” karena kejadian ini seharusnya tidak patut terjadi.

Kita mungkin masih ingat tentang penyerbuan kantor TVRI Stasiun Gorontalo yang terjadi pada Maret 2013. Saat itu sebanyak 3000 massa mendatangi kantor TVRI Gorontalo. Mereka menerobos masuk hingga ke dalam studio. Padahal saat itu sedang berlangsung program talkshow.

Calon walikota incumbent Adhan Dhambea yang baru tiba ikut masuk dan memarahi kepala stasiun TVRI Gorontalo. Adhan marah karena TVRI Gorontalo mengangkat berita dengan mengutip pernyataan ketua Panwaslu seputar putusan PTUN Manado yang memenangkan gugatan kandidat lainnya atas keabsahan pasangan Adnan Dhambea dan pasangannya Indarwanto.

Ketua DPRD Nikson Ahmad malah terekam kamera saat menarik kerah baju kepala TVRI stasiun Gorontalo. Polisi yang berada di sana tidak bisa berbuat banyak.  Kepala TVRI Gorontalo diminta untuk menyampaikan permintaan maaf dalam sepuluh menit.

Selain kejadian di Gorontalo, kejadian teranyar adalah penyegelan TV One di Jogyakarta. Hal ini dilakukan oleh sekelompok massa yang menginginkan adanya klarifikasi dari TV One yang menyebutkan bahwa kader PDI Perjuangan adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Atas kejadian ini massa meminta agar TV One meminta maaf kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Selain menyegel, massa tersebut juga melakukan aksi vandalisme atau mencorat-coret bangunan Kantor TV One dengan tulisan berisi kekesalan.

Banyak pihak yang menyesalkan kejadian ini. Mengapa penyelesaian masalah masih dilakukan dengan pendekatan kekerasan. Menggunakan pola tidak terpuji seperti menyerbu stasiun TV. Mengancam. Menyegel dan meninggalkan sejumlah kalimat sumpah serapah. Apa yang terjadi di Gorontalo dan Jogyakarta adalah bukti jika sejumlah anak bangsa di negeri ini memang masih suka mengedepankan sikap anarkis dalam menyelesaikan masalah. Atau bisa jadi mereka adalah anak bangsa yang lapar sehingga mudah digembosi dan gampang untuk diajak berkelahi.

Padahal kita punya dewan pers  yang telah memperoleh mandat dan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers.

Dalam mandat tersebut dewan pers secara tegas dapat melaksanakan sejumlah fungsi seperti melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Termasuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Bukankah melapor ke dewan pers terlihat lebih elegan dan terhormat. Tapi kenyataannya sebagian masyarakat kita memang lebih suka berperilaku ala preman. Menebar ketakutan seperti menjadi sebuah idaman. Sebuah kemunduran ditengah era keterbukaan informasi di negeri Indonesia.

***







Like this Article? Share it!

About The Author

TV Jurnalis, New Anchor, Ayah dua anak, Dosen, Alumni Unsyiah dan UGM Yogya.

3 Comments

  1. rinaldo92aldo 03/07/2014 at 12:10

    Iya sih.. Apalagi penyerangan terhadap TVOne terjadi di bulan puasa. Harusnya kondusif, malah jadi begini..

    Tapi, TVOne juga salah. Keterlaluan bela Prabowo, sampai menyebarkan isu-isu yang “memancing”. Parah. Yah.. Inilah yang terjadi kalau Pemred sedang cuti, dan Wapemred berkuasa penuh dibawah cengkraman pemilik sekaligus politisi..

  2. maimun suhaimi 03/07/2014 at 13:19

    salah siapa? kadang wartawnnya juga ndaka da cross cek ini info benar atau salah

Leave A Response